WASHINGTON (Berita SuaraMedia) - Ribuan serangan harian
terhadap sistem komputer federal dan swasta di AS, yang kebanyakan
berasal dari China dan Rusia, sebagian mencoba untuk mengetes kemampuan
pertahanan Firewall AS. Hal ini menyebabkan pemerintahan Obama dan
Pentagon berinisiatif membangun sebuah dinas khusus untuk mengelola
tindakan ofensif dan defensif dalam dunia maya di masa depan. Pentagon,
berencana untuk membuat cybercommand atau komando-maya
Cybercommand yang akan menggabungkan usahanya dengan
tenaga sipil yang sudah ada pada saat ini untuk melindungi jaringan
komputer AS terhadap serangan dari dunia maya, diduga yang dilakukan
oleh hacker dan kadang-kadang juga oleh pemerintah.
Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat menginformasikan baik di
Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Putih
mengenai rencana pembuatan kantor maya.
"Dunia maya itu nyata dan begitu juga resiko yang
datang bersamaan dengan hal itu," kata Obama. Dia diharapkan untuk
segera membentuk sebuah dinas keamanan maya atau cybersecurity.
Rencana tersebut sedang dikaji untuk menggabungkan
Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan departemen pertahanan
bersama-sama untuk menetapkan cyberstandard atau standar dunia maya yang
akan mengontrol ribuan serangan maya yang meningkat terhadap Amerika
Serikat.
Namun, Presiden Amerika Serikat juga mengatakan bahwa
pemerintahan tidak akan memaksakan standar keamanan dunia maya kepada
perusahaan swasta.
Meskipun klaim yang dibuat oleh AS menyatakan tentang
adanya serangan dunia maya pada jaringan mereka, pejabat menolak untuk
menjelaskan respon serangan seperti apa yang akan mereka lakukan mereka
terhadap dugaan ancaman ini, tetapi mereka melihat dunia maya sekarang
seperti melihat medan perang tradisional.
"Kami tidak nyaman mendiskusikan pertanyaan yang
menyinggung operasi dunia maya, tetapi kami menganggap dunia maya adalah
domain perang," kata Bryan Whitman, seorang juru bicara Pentagon,
menurut The New York Times.
"Kami harus dapat beroperasi dalam domain seperti
pada medan perang, termasuk melindungi kebebasan bergerak dan menjaga
kemampuan kami untuk bertindak di lingkungan tersebut."
Laporan yang lebih awal pada bulan April menunjukan
sebuah serangan mata-mata dunia maya terhadap daya infrastruktur AS dan
memperkenalkan beberapa kerusakan dalam sistem hingga kritis.
Sebuah laporan dari Wall Street Journal pada akhir
April juga mengutip dari beberapa pejabat pemerintahan bahwa mata-mata
dunia maya berhasil membawa pergi beberapa Terabytes data yang sensitif
yang berhubungan dengan desain dan sistem elektronik F-35 Lightning II
fighter yang mahal.
Awal bulan ini, Akademi militer West Point megadakan
sebuah simulasi mengenai perang cyber, atau peranng dunia maya.
Sekelompok Kadet menghabiskan empat hari di berjuang untuk mendirikan
sebuah jaringan komputer itu dan menjaganya agar tetap beroperasi
sementara hacker dari National Security Agency di Maryland mencoba
menerobos dengan metode yang mungkin digunakan oleh musuh. N.S.A.
menjadikan tugas kadet tersebut lebih sulit dengan menanam virus pada
beberapa peralatan, seperti yang telah dilakukan hacker pada jutaan
komputer di seluruh dunia.
Permainan cyberwar di West Point adalah salah satu
contoh kesadaran tinggi bahwa militer harus memperlakukan ancaman
serangan komputer sebagai ancaman yang serius sama seperti serangan yang
dilakukan oleh seorang pembom atau ketika memerangi pasukan. Terdapat
tidak ada unit militer di Amerika atau markas militer yang belum
diperintahkan untuk menganalisis risiko serangan dunia maya terhadap
misi mereka, dan untuk melatih cara penangkalan terhadap serangan
tersebut. Jika hacker telah berhasil, mereka dapat mengubah informasi
pada jaringan komunikasi dan melumpuhkan Internet.
Di gurun di luar Las Vegas, dalam serangkaian trailer
tidak dikenal, beberapa hacker Amerika paling canggih menghabiskan
hari-hari mereka dan memeriksa jaringan militer Amerika yang sangat
luas, berusaha menemukan kelemahannya.
Hacker-hacker ini, memiliki akses ke perangkat lunak
penyerang. Sebagian dikembangkan oleh kryptologis di NSA, badan terbesar
dari badan intelijen AS, di mana sebagian besar orang-orang berbakat
dari pemerintah bekerja memecahkan kode-kode rahasia.
Hacker-hacker ini yang memiliki nama resmi, 57th
Information Aggressor Squadron, Skuadron Penyerang Informasi ke57, dan
pangkalan nyata dipangkalan udara Nellis.
Tentara AS pada tahun terakhir membentuk Batalyon
Perang Jaringan, di mana diharapkan banyak kadets yang berharap akan
ditugaskan. Tetapi meskipun demikian, peringkatnya masih kecil.
Strategi perang dunia maya ini tidak hanya teori. Sebagian besar
kadet akan segera dikirim ke Afghanistan untuk melakukan pekerjaan
seperti itu. Menurut seorang Kadet di akademi West Point.
Ketika
tentara Amerika di Afganistan ingin menggiring anggota Al Qaeda kedalam
jebakan AS, mereka meng-hack salah satu komputer kelompok tersebut dan
mengubah informasi di dalamnya sehingga dapat membawa mereka ke jarak
jangkauan militer AS.
Selain tentara AS, Angkatan laut AS juga mempunyai
tim yang menangani serangan dunia maya. Namun, menurut Jim Granger dari
Komando Pertahanan Dunia Maya Angkatan Laut,
penggunaan teknologi
dunia maya di AL digunakan sebagai pertahanan dan sebagai catatan,
Granger menyatakan ada aturan yang melarang penggunaan taktik
penyerangan.
Sedangkan National Research Council yang menangani
perkembangan militer dunia maya tidak menyebutkan lawan tertentu bagi
AS, namun, NRC membicarakan mengenai sejarah hubungan AS dan Rusia
selama beberapa dekade. Rusia di PBB pada akhir tahun 1990an berusaha
untuk mengangkat senjata maya dan serangan maya dalam topik pembicaraan
dan kemungkinan adanya perjanjian internasional terhadap hal tersebut.
Para menteri luar negeri Rusia pada saat itu, Igor
Ivanov, kepada Sekretaris PBB Kofi Annan dalam suratnya menyatakan
bahawa efek senjata informasi "dapat dibandingkan dengan senjata
pemusnah masal."
Rusia itu sendiri secara aktif mengembangkan senjata
cyber, menurut laporan NRC. "Ada banyak yang percaya bahwa Rusia adalah
sepenuhnya terlibat dalam, atau paling tidak mengembangkan, kemampuan
meluncurkan serangan dunia maya."
Cyberwar mungkin tidak akan mematikan seperti perang
atom, tentu saja, dan tidak begitu terlihat dramatis. Tetapi ketika Mike
McConnell, mantan direktur intelijen nasional, mengatakan pada Bush
pada bulan Mei 2007, ia berpendapat bahwa jika sebuah bank besar Amerika
telah berhasil diserang "itu akan membawa dampak yang lebih besar di
dunia ekonomi" dibandingkan serangan 11 September. Bapak
McConnell, memperingatkan bahwa "kemampuan untuk mengancam pasokan uang
US adalah sama buruknya dengan senjata nuklir." (iw/nyt/ptv/pcw)
WASHINGTON (Berita SuaraMedia) - Badan-badan intelijen
Amerika dituduh telah melakukan spionase pada email dari jutaan orang
Amerika dan ini sering kali di lakukan, bahkan termasuk mantan presiden
Bill Clinton.
Dalam serangkaian skandal intelijen terbaru yang menerpa Washington,
rincian skema pengawasan email mulai muncul ke permukaan dengan dugaan
yang dilaporkan di New York Times.
The Times memetik satu klaim dari analis NSA bahwa pesan elektronik
yang yang dikirim ke dan oleh warga negara Amerika, termasuk mantan
presiden, yang kini istrinya menjadi Menlu AS, merupakan di antara dari
mereka yang dijadikan sasaran sweeping.
Sistem database, yang disebut Pinwale, digunakan oleh National
Security Agency (NSA) untuk menangkap dan memeriksa sejumlah besar email
yang melewati jaringan telekomunikasi Amerika.
NSA yang telah mengkonfirmasikan bahwa Pinwale memang ada, meskipun
tidak akan berkomentar mengenai dugaan terbaru atau memberikan rincian
lebih lanjut mengenai bagaimana sistem tersebut beroperasi.
Ketua Komite Senat Intelijen, yang telah menyelidiki klaim pengawasan
tanpa izin tersebut selama beberapa tahun, bereaksi terhadap berita
tentang sistem Pinwale tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran
hukum yang telah terjadi.
Berita tersebut merupakan salah satu dari rangkaian panjanng tentang
sejauh mana badan-badan keamanan Amerika terus melacak kehidupan orang
biasa, termasuk kontroversi mengenai warrantless wiretaps, sebuah
kebijakan yang diisukan terjadi pada masa pemerintahan Bush yang mana
mereka mengijinkan NSA untuk memeriksa segala jaringan yang dipakai oleh
warga AS, termasuk telepon, email, sms dan kegiatan internet lainnya,
tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Namun Senator California Dianne Feinstein, seorang Demokrat,
mengatakan ia sebelumnya menginvestigasi Pinwale dan menyatakan bahwa
sistem itu tidak melanggar hukum.
"Kami mengajukan pertanyaan. Kami yakin itu tidak benar," Feinstein
mengatakan kepada sebuah Sidang Komite Kehakiman. "Saya telah memeriksa
bab dan ayat ini. Saya tidak percaya bahwa semua konten pada bab ini
termasuk dalam program tersebut."
Sikap tersebut kontras dengan empat tahun lalu, ketika Feinstein
mengatakan kepada Senat mengatakan bahwa dia merasa "sangat berat hati"
setelah mengetahui bahwa layanan intelijen telah bertindak dalam
pelanggaran dari hukum yang telah dibantunya untuk lolos.
Pada tahun 2005 Presiden Bush telah memotong proses persetujuan yang
biasa dari pengadilan untuk pemeriksaan elektronik, mendorong pejabat
NSA untuk melakukan wiretaps di bawah perintahnya.
Dituduh menyalahgunakan kekuasaannya, Bush kemudian menyatakan itu
adalah "tanggung jawab konstitusional", tetapi saat Kongres sangat
menolak hal tersebut, kontroversi itu berakhir tahun lalu dengan
kompromi bahwa tindakan itu disetujui secara efektif dan memberi
kekebalan kepada perusahaan telekomunikasi AS atas peran mereka membantu
NSA.
"Email paling pribadi masyarakat Amerika biasa telah dan masih sedang
disadap dan kemudian disimpan dalam database rahasia NSA, mungkin tanpa
alasan," ujar Kevin Bankston, seorang pengacara dengan kelompok
kampanye Electronic Frontier Foundation.
Organisasi yang menuntut pemerintah atas penyadapan komunikasi ilegal, mengatakan sistem seperti Pinwale harus berhenti.
"Salah satu solusi yang kami minta dalam hal ini adalah pemusnahan
komunikasi domestik dan catatan yang oleh NSA telah ditimbun secara
ilegal di sistem database seperti Pinwale."
Sementara beberapa dari episode tentang pengawasan rahasia pemerintah
telah terjadi di Amerika, sesungguhnya dalam memantau kegiatan para
warga, AS tidak sendirian.
Sesungguhnya, kepopuleran komunikasi internet ini telah mendorong
pemerintah dan badan-badan intelijen di seluruh dunia untuk fokus
terhadap bidang tersebut. Minggu lalu, Cina telah dipaksa untuk
menghentikan rencana untuk mewajibkan menginstal perangkat lunak
pengawasan pada setiap PC dalam negeri, sementara pemerintah Iran
melumpuhkan komunikasi internet dengan adanya sengketa Pemilu.
Pemerintah Inggris, sementara itu, berniat untuk membuat rangkaian
database yang digunakan untuk melacak setiap panggilan telepon, email
dan pesan teks di Inggris.
Awal tahun ini badan GCHQ menyangkal bahwa mereka sedang membangun
sistem yang setara dengan Pinwale, setelah adanya laporan bahwa badan
tersebut mengalokasikan £ 1 miliar untuk membangun sebuah sistem untuk
memonitor semua penggunaan internet di Inggris.
Namun, berita dari AS ini hanya datang sebulan setelah Presiden Obama
mengatakan dia akan membuat kantor baru untuk cybersecurity, atau
keamanan dunia maya, erat kaitannya dengan NSA, sementara bersumpah
tidak akan membahayakan privasi rakyatnya.
"Upaya kami akan cybersecurity tidak akan, saya ulangi, tidak akan
termasuk pemantauan sektor pribadi atau lalu lintas jaringan Internet,"
katanya. "Kami akan menjaga dan melindungi privasi pribadi dan kebebasan
sipil yang sangat kami hargai sebagai orang Amerika."
Fakta bahwa AS menyadap lalu lintas email tidaklah terlalu
mengejutkan, sebelumnya, Israel juga melakukan aksi penyadapan yang
kurang lebih serupa, bahkan mungkin lebih canggih.(iw/gd) suaramedia.com
MOGADISHU (Berita SuaraMedia) - Garis merah pada peta badan
intelijen yang merencanakan panggilan telepon dari operatif al-Qaeda
yang dikenal berkumpul di salah satu petak lebat di Mogadishu, ibukota
Somalia yang didera perang.
Garis-garis itu melengkung melewati Afrika dari Zanzibar di timur;
Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, hingga Djibouti di utara, bahkan di
Teluk Aden hingga Yaman.
Panggilan telepon itu dilakukan pada bulan Desember 2009, beberapa
hari setelah ledakan yang menghantam Hotel Paradise di Mombasa dan
kemudian mencoba untuk menembak ke arah langit ke sebuah jet carteran
yang mengangkut wisatawan ke rumah mereka di Israel. Beberapa berasal
dari telepon yang ditinggalkan yang diketahui telah milik para pembom
atau keluarga mereka.
Itu terbukti kemudian bahwa dua rudal Sam7 yang ditembakkan ke
pesawat itu datang dari Somalia, yang masih berisi sisa-sisa dari salah
satu gudang terbesar Afrika pada Perang Dingin. Pada Agustus 1998,
penyelidik telah menunjukkan kepada kontributor The Times peta serupa.
Kemudian, peta itu mungkin telah memetakan rute dari Somalia dari
dalam dan keluar Tanzania dan Kenya oleh mereka yang bertanggung jawab
untuk perencanaan dan pelaksanaan pengeboman mobil secara simultan di
kedutaan besar AS di Dar es Salaam dan Nairobi, di mana 224 orang tewas.
Beberapa dari mereka yang bertanggungjawab atas insiden itu masih
diyakini berada di Mogadishu. Bahkan pada saat itu, Somalia telah
menjadi negara yang gagal selama hampir satu dekade, sudah menjadi surga
bagi teroris, penjahat atau mereka yang hanya memiliki alasan yang baik
untuk bersembunyi.
"Somalia adalah kasus klasik dari apa yang tidak boleh dilakukan. AS
dan Barat telah menciptakan suatu negara tanpa hukum di mana kamp-kamp
pelatihan teroris dan anti-Barat yang dilihat dapat berkembang," kata
seorang diplomat Barat yang frustrasi.
Sulit untuk memikirkan sebuah negara yang lebih tidak tepat untuk
diserahkan mengatur perangkatnya sendiri dibandingkan Somalia. Karena
insiden Black Hawk yang terkenal pada tahun 1993, ketika 19 prajurit
Amerika tewas dalam usaha yang gagal untuk menangkap panglima perang
Mohamed Farrah Aidid, Barat tidak mempunyai strategi yang koheren untuk
Somalia.
Sejak itu, inisiatif diplomatik setengah hati Barat, dalam
kenyataannya, membuat situasi bertambah buruk. AS khususnya, tetapi
dengan Inggris tidak jauh di belakang, telah memihak saingan
bersejarahnya, seperti Ethiopia, atau mendukung politisi lokal yang
sangat tidak populer karena mereka mengucapkan slogan pro-Barat.
Dengan demikian, Barat telah menciptakan hal itu paling ditakuti:
sebuah luka bernanah di badan politik daerah. "Sungguh ironis bahwa ia
telah mengambil sekelompok zaman modern bajak laut untuk menunjukkan
betapa Somalia kini menjadi lahan berkembang biak teroris yang paling
berbahaya di dunia," tambah diplomat itu.
Selama Perang Dingin, AS memompa pasukan ke Somalia untuk melawan
dukungan Soviet untuk tetangga Ethiopia. Pada tahun 1991, panglima
perang klan menggulingkan diktator Siad Barre dan berbalik menodongkan
senjata ke satu sama lain. Pada tahun 1992 Presiden Bush Sr mengirim
Marinir untuk membantu penderitaan orang-orang di sana, sebuah usaha
yang berakhir dengan bencana Black Hawk Down, sebuah penarikan pasukan
AS yang memalukan.
Pada tahun 2006 sebuah gerakan akar rumput yang disebut Uni
Pengadilan Islam muncul. Khawatir bahwa Pengadilan akan menjadi Taliban
baru dan Somalia menjadi Afghanistan yang lain, Washington berusaha
untuk menghentikannya dengan memberikan jutaan dolar untuk senjata bagi
para panglima perang, panglima perang yang sama yang telah mempermalukan
Amerika pada tahun 1993 dan kemudian menyebabkan pembantaian tersebut.
Rencana gagal. Pengadilan mengusir para panglima perang dari Mogadishu
dan penertiban yang dipaksakan untuk pertama kalinya dalam satu
generasi. Penghalang jalan kota dan senapan mesin lenyap. Orang buangan
kembali, bisnis dibuka kembali dan orang-orang berani keluar di malam
hari.
Pada awal tahun ini, Somalia berharap untuk sebuah awal baru. Sheikh
Sharif Ahmed, seorang moderat, diangkat sebagai Presiden dengan dukungan
dari PBB serta Barat dan pemerintah daerah. Pasukan Ethiopia yang
menginvasi pada tahun 2006 untuk mengusir rezim Islamis, di mana Sheikh
Ahmed telah menjadi tokohnya, mundur dan misi penjaga perdamaian Uni
Afrika (AMISOM) berjanji untuk melindungi pemerintah yang baru.
Hari ini Pemerintah Transisi Federal mencakup 5.000 pelindung AU di
bagian Mogadishu yang dikontrolnya, meskipun baru-baru ini terjadi
sebuah ledakan di zona aman. Dalam serangan lainnya bulan ini puluhan
mahasiswa kedokteran tewas dengan tiga menteri pemerintah dalam serangan
bunuh diri. Pada akhir pekan 14 orang meninggal sementara pemerintah
dan pasukan pemberontak bertukar tembakan. Setiap minggu laporan
kematian yang segar dan kengerian mematri reputasi Mogadishu sebagai
tempat terburuk di muka bumi. (iw/to) suaramedia.com
TEXAS (Berita SuaraMedia) - Pengadilan di Texas, AS, telah
menjatuhkan hukuman 65 tahun penjara kepada seorang mantan kepala
yayasan amal Muslim karena memberikan bantuan kepada kelompok pejuang
Islam Palestina, Hamas.
Shukri Abu-Baker, mantan direktur eksekutif yayasan terebut, dan
Ghassan Elashi, mantan ketuanya, dua dari lima karyawan Holy Land
Foundation tahun lalu didakawa telah memberikan lebih dari $ 12 juta
untuk Hamas.
"Saya melakukannya karena saya peduli, sukarela, bukan atas perintah
dari Hamas," Abu-Baker mengatakan kepada sebuah pengadilan Texas pada
Rabu, menurut sebuah laporan dari situs Dallas Morning News.
Salah satu pendiri Holy Land Foundation, Mohamed El-Mezain, yang
merupakan saudara Mousa Abu Marzook, wakil pemimpin Hamas, telah dihukum
15 tahun penjara untuk memberikan bantuan kepada kelompok tersebut.
Dua karyawan lainnya Mufid Abdulqader dan Abdulrahman Odeh sedang menunggu keputusan penjatuhan hukuman pada hari Rabu nanti.
Abu-Baker dan Elashi divonis atas gabungan dari 69 tuntutan, termasuk
mendukung organisasi "teroris", pencucian uang dan penipuan pajak.
Abdulqader dan Odeh divonis untuk tiga macam konspirasi.
Holy Land Foundation, yang sebelumnya adalah yayasan amal Muslim terbesar di AS, sendiri divonis atas 32 tuntutan.
Persidangan sebelumnya berakhir pada bulan Oktober 2009 dengan satu
orang tidak bersalah atas 31 tuntutan, namun para juri tidak dapat
menemukan kata sepakat atas yang lainnya.
Jaksa mengatakan yayasan tersebut telah telah menyebarkan ideologi
Hamas dengan mendanai sekolah, rumah sakit dan program-program
kesejahteraan sosial yang dikontrol oleh kelompok tersebut di wilayah
Palestina, dan memungkinkan mereka untuk mengalihkan dana tersebut untuk
kegiatan perang.
Pendukung Yayasan tersebut menduga bahwa pemerintah telah ikut campur
tangan dan menjadikan kasus tersebut sebagai bagian dari apa yang
disebut teror perang dan mengabaikan misi utama yayasan amal tersebut
dalam memberikan bantuan kepada sangat miskin wilayah Palestina.
Mereka berkata tidak ada uang yang digunakan untuk membiayai
kekerasan, dan kasus tersebut sebenarnya hanyalah "produk sampingan"
dari apa yang disebut sentimen anti-Islam setelah serangan 11 September
di tahun 2001.
Tetapi jaksa berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh
yayasan tersebut mengizinkan Hamas untuk mengalihkannya untuk mendanai
kegiatan-kegiatan militan.
Juri telah mencapai keputusan bersalah tahun lalu, setelah delapan
hari dari pembahasan dan diikuti sidang ulangan dari terhadap yayasan
yang berbasis di Texas tersebut.
Itu adalah persidangan mengenai pembiayaan "terorisme" terbesar sejak serangan 9 / 11.
Dakwaan terhadap yayasan tersebut menyatakan bahwa mereka mensponsori
anak yatim dan keluarga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang
saudaranya telah meninggal atau dipenjara sebagai akibat dari serangan
Israel.
Pejabat pemerintah telah mengrebek pusat yayasan Holy Land Foundation
tersebut pada bulan Desember 2001, dan George Bush, Presiden Amerika
Serikat, kemudian mengumumkan bahwa perampasan aset yayasan tersebut
sebagai "langkah lain dalam memerangi terorisme".
Yayasan tersebut ditutup dan aset mereka telah dibekukan pada tahun 2001.
Sementara itu, pengacara pembela mereka mengatakan kliennya dibawa ke
persidangan karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan anggota
Hamas, Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas yang diasingkan di Syria,
yang juga merupakan saudara Abdulqader, salah satu dari lima terdakwa.
Sebagai alasan banding, pengacara yayasan tersebut diharapkan untuk
memberi kesaksian balasan terhadap kesaksian yang diberikan oleh agen
pemerintah Israel yang namanya disembunyikan dengan alasan keamanan.
Berikut adalah kelima terdakwa kasus ini.
Ghassan Elashi, 55, berasal dari Richardson. Ia membantu mendirikan
Holy Land Foundation, yang kemudian berubah nama menjadi The Occupied
Land Fund. Yayasan tersebut dipindahkan dari California pada tahun 1992
dan pada saat yang sama, Elashi resmi menjadi warga AS.
Elashi, yang lahir di Gaza bersama saudaranya mendirikan InfoCom,
sebuah perusahaan komputer di Tanah Suci. Dalam sidang Holy juri
menyatakan ia bersalah atas 35 tuduhan termasuk mendukung Hamas,
pencucian uang dan penipuan pajak, dan akhirnya dijatuhi hukuman seumur
hidup.
Kemudian Shukri Abu Baker, 50, kelahiran Brazil pada tahun 1959,
pindah ke wilayah Palestina sedari kecil dan tinggal di Kuwait sebelum
pindah di AS pada tahun 1980. Dia menjabat sebagai CEO Holy Land. Sama
seperti Elashi, ia juga dijatuhi hukuman bersalah atas 35 tuduhan
termasuk mendukung Hamas, pencucian uang dan penipuan pajak. Baker
dijatuhi hukuman seumur hidup.
Mufid Abdulqader, 49, dan Abdulrahman Odeh, 49, kelahiran Tepi Barat
pada tahun 1959. Abdulqader, warga resmi Amerika, merupakan seorang
sukarelawan Holy Land Foundation. Dia adalah seorang mantan insinyur
Dallas yang mengawasi renovasi Bishop Arts District. Juri menyatakan
mereka bersalah atas tiga tuduhan termasuk konspirasi dalam memenuhi
dukungan material terhadap organisasi teroris internasional, konspirasi
penyediaan dana, barang dan jasa, dan mengaku melakukan pencucian uang.
Mereka diperkirakan akan dijatuhi hukuman 55 tahun penjara.
Mohammad El-Mezain, 55, adalah seorang imam sebelum pindah ke
California untuk menjalankan Holy Land Foundation di tahun 1999. Juri
menganggap ia bersalah atas penyediaan dukungan terhadap Hamas. Dia
dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.(iw/ajz/dn/bbc)
NEW YORK (Berita SuaraMedia) - Empat orang pria yang
dituding berupaya meledakkan sinagog dan menembak jatuh pesawat di New
York musim semi lalu, mengikuti prot palsu yang diajukan, diarahkan dan
didanai oleh pemerintah pusat, demikian klaim para pengacara untuk
mendesak pengadilan menggugurkan kasus tersebut.
Seorang
informan pemerintah memilih orang-orang yang dijadikan target,
menawarkan bayaran, menyediakan peta, dan membeli senjata yang terlibat
dalam peristiwa tersebut, sebuah pistol, demikian kata para pengacara
dalam mosi penolakan yang diajukan minggu ini di pengadilan federal.
Para
pembela mengatakan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan
kejahatan apapun hingga mereka direkrut oleh informan pemerintah.
"Sejak
awal, pemerintah tahu benar bahwa kasus mereka adalah rekayasa, dan
para terdakwa tidak pernah berusaha mendapatkan senjata atau mencari
target sendiri," kata mosi tersebut.
Juru bicara pengadilan federal, Herb Hadad, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan tanggapan bulan depan.
Para pengacara sejak awal sudah mengindikasikan bahwa klien mereka dijebak.
Para terdakwa: James Cromitie, 55, Onta Williams, 32, David Williams,
28, dan Laguerre Payen, 27, yang semuanya berasal dari Newburgh,
dituding telah meletakkan bom di luar dua buah sinagog Bronx bulan Mei
tahun lalu. Mereka juga dituding telah berencana menembakkan peluru
kendali - yang awalnya mereka kira sebagai rudal Stinger - untuk
menjatuhkan pesawat-pesawat di pangkalan milik Garda Udara Nasional yang
terletak 50 mil di sebelah utara kota New York.
Mereka mengklaim tidak bersalah dan menghadapi ancaman hukuman seumur hidup jika dinyatakan bersalah.
FBI terlibat dalam plot tersebut, sementara bom dan peluru kendali yang dilibatkan adalah palsu, kata para pengacara.
Mereka menambahkan, pembelaan tersebut didasarkan pada bukti yang
dibeberkan pemerintah, termasuk rekaman dan pernyataan tersumpah para
agen. Hal-hal itu masih belum dipublikasikan.
Dalam sebuah mosi terpisah, mereka menuntut adanya tambahan informasi
mengenai rayuan yang mungkin ditawarkan sang informan kepada para
terdakwa.
Mosi penolakan tersebut mengidentifikasi agen pemerintah tersebut sebagai Shaheed Hussain, seorang "informan profesional" untuk FBI. Para pembela mengklaim bahwa dia diperintahkan untuk mengunjungi masjid-masjid
di pinggiran kota, mencari orang-orang yang anti-Amerika dan merekrut
mereka untuk bergabung dalam plot teror palsu, yang direkayasa sebagai
plot yang didanai sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan.
Untuk mengesankan diri sebagai orang dengan dana melimpah, dia
diberikan uang tunai $250.000, pemerintah juga memberikan mobil BMW,
sebuah Hummer, dan mobil-mobil lainnya.
Para pembela mengatakan bahwa sang informan berusaha menghasut para
tertuduh dengan mengatakan bahwa Islam menganjurkan serangan terhadap
non-Muslim.
Meski demikian, kata para pengacara, sang informan gagal mempengaruhi
para terdakwa untuk melakukan tindakan sendiri. Berbulan-bulan dilalui
dengan pertemuan. Dalam keterangan yang disampaikan Cromitie, ia
mengatakan: "Saya tidak akan menyakiti siapapun" dan "mengenai pesawat..
tentu saja tidak (benar)."
Sang informan membujuk para target, membayar belanjaan para target,
membelikan sepucuk pistol, bom dan peluru kendali palsu, memasang alat
peledak dan menjadi sopir mereka, kata para pengacara.
"Tuduhan kejahatan tersebut hampir seluruhnya berasal dari sang agen,
dan segalanya akan hilang jika tidak ada tangan pemandu sang agen,"
kata mosi pembelaan tersebut. (dn/ap) www.suaramedia.com