WASHINGTON (Berita SuaraMedia) - Ribuan serangan harian
terhadap sistem komputer federal dan swasta di AS, yang kebanyakan
berasal dari China dan Rusia, sebagian mencoba untuk mengetes kemampuan
pertahanan Firewall AS. Hal ini menyebabkan pemerintahan Obama dan
Pentagon berinisiatif membangun sebuah dinas khusus untuk mengelola
tindakan ofensif dan defensif dalam dunia maya di masa depan. Pentagon,
berencana untuk membuat cybercommand atau komando-maya
Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat menginformasikan baik di Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Putih mengenai rencana pembuatan kantor maya.
Ketika tentara Amerika di Afganistan ingin menggiring anggota Al Qaeda kedalam jebakan AS, mereka meng-hack salah satu komputer kelompok tersebut dan mengubah informasi di dalamnya sehingga dapat membawa mereka ke jarak jangkauan militer AS.
MOGADISHU (Berita SuaraMedia) - Garis merah pada peta badan
intelijen yang merencanakan panggilan telepon dari operatif al-Qaeda
yang dikenal berkumpul di salah satu petak lebat di Mogadishu, ibukota
Somalia yang didera perang.
Garis-garis itu melengkung melewati Afrika dari Zanzibar di timur; Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, hingga Djibouti di utara, bahkan di Teluk Aden hingga Yaman.
Panggilan telepon itu dilakukan pada bulan Desember 2009, beberapa hari setelah ledakan yang menghantam Hotel Paradise di Mombasa dan kemudian mencoba untuk menembak ke arah langit ke sebuah jet carteran yang mengangkut wisatawan ke rumah mereka di Israel. Beberapa berasal dari telepon yang ditinggalkan yang diketahui telah milik para pembom atau keluarga mereka.
Itu terbukti kemudian bahwa dua rudal Sam7 yang ditembakkan ke pesawat itu datang dari Somalia, yang masih berisi sisa-sisa dari salah satu gudang terbesar Afrika pada Perang Dingin. Pada Agustus 1998, penyelidik telah menunjukkan kepada kontributor The Times peta serupa.
Kemudian, peta itu mungkin telah memetakan rute dari Somalia dari dalam dan keluar Tanzania dan Kenya oleh mereka yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan pengeboman mobil secara simultan di kedutaan besar AS di Dar es Salaam dan Nairobi, di mana 224 orang tewas.
Beberapa dari mereka yang bertanggungjawab atas insiden itu masih diyakini berada di Mogadishu. Bahkan pada saat itu, Somalia telah menjadi negara yang gagal selama hampir satu dekade, sudah menjadi surga bagi teroris, penjahat atau mereka yang hanya memiliki alasan yang baik untuk bersembunyi.
"Somalia adalah kasus klasik dari apa yang tidak boleh dilakukan. AS dan Barat telah menciptakan suatu negara tanpa hukum di mana kamp-kamp pelatihan teroris dan anti-Barat yang dilihat dapat berkembang," kata seorang diplomat Barat yang frustrasi.
Sulit untuk memikirkan sebuah negara yang lebih tidak tepat untuk diserahkan mengatur perangkatnya sendiri dibandingkan Somalia. Karena insiden Black Hawk yang terkenal pada tahun 1993, ketika 19 prajurit Amerika tewas dalam usaha yang gagal untuk menangkap panglima perang Mohamed Farrah Aidid, Barat tidak mempunyai strategi yang koheren untuk Somalia.
Sejak itu, inisiatif diplomatik setengah hati Barat, dalam kenyataannya, membuat situasi bertambah buruk. AS khususnya, tetapi dengan Inggris tidak jauh di belakang, telah memihak saingan bersejarahnya, seperti Ethiopia, atau mendukung politisi lokal yang sangat tidak populer karena mereka mengucapkan slogan pro-Barat.
Dengan demikian, Barat telah menciptakan hal itu paling ditakuti: sebuah luka bernanah di badan politik daerah. "Sungguh ironis bahwa ia telah mengambil sekelompok zaman modern bajak laut untuk menunjukkan betapa Somalia kini menjadi lahan berkembang biak teroris yang paling berbahaya di dunia," tambah diplomat itu.
Selama Perang Dingin, AS memompa pasukan ke Somalia untuk melawan dukungan Soviet untuk tetangga Ethiopia. Pada tahun 1991, panglima perang klan menggulingkan diktator Siad Barre dan berbalik menodongkan senjata ke satu sama lain. Pada tahun 1992 Presiden Bush Sr mengirim Marinir untuk membantu penderitaan orang-orang di sana, sebuah usaha yang berakhir dengan bencana Black Hawk Down, sebuah penarikan pasukan AS yang memalukan.
Pada tahun 2006 sebuah gerakan akar rumput yang disebut Uni Pengadilan Islam muncul. Khawatir bahwa Pengadilan akan menjadi Taliban baru dan Somalia menjadi Afghanistan yang lain, Washington berusaha untuk menghentikannya dengan memberikan jutaan dolar untuk senjata bagi para panglima perang, panglima perang yang sama yang telah mempermalukan Amerika pada tahun 1993 dan kemudian menyebabkan pembantaian tersebut. Rencana gagal. Pengadilan mengusir para panglima perang dari Mogadishu dan penertiban yang dipaksakan untuk pertama kalinya dalam satu generasi. Penghalang jalan kota dan senapan mesin lenyap. Orang buangan kembali, bisnis dibuka kembali dan orang-orang berani keluar di malam hari.
Pada awal tahun ini, Somalia berharap untuk sebuah awal baru. Sheikh Sharif Ahmed, seorang moderat, diangkat sebagai Presiden dengan dukungan dari PBB serta Barat dan pemerintah daerah. Pasukan Ethiopia yang menginvasi pada tahun 2006 untuk mengusir rezim Islamis, di mana Sheikh Ahmed telah menjadi tokohnya, mundur dan misi penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM) berjanji untuk melindungi pemerintah yang baru.
Hari ini Pemerintah Transisi Federal mencakup 5.000 pelindung AU di bagian Mogadishu yang dikontrolnya, meskipun baru-baru ini terjadi sebuah ledakan di zona aman. Dalam serangan lainnya bulan ini puluhan mahasiswa kedokteran tewas dengan tiga menteri pemerintah dalam serangan bunuh diri. Pada akhir pekan 14 orang meninggal sementara pemerintah dan pasukan pemberontak bertukar tembakan. Setiap minggu laporan kematian yang segar dan kengerian mematri reputasi Mogadishu sebagai tempat terburuk di muka bumi. (iw/to) suaramedia.com
Cybercommand yang akan menggabungkan usahanya dengan
tenaga sipil yang sudah ada pada saat ini untuk melindungi jaringan
komputer AS terhadap serangan dari dunia maya, diduga yang dilakukan
oleh hacker dan kadang-kadang juga oleh pemerintah.
Presiden AS Barack Obama pada hari Jumat menginformasikan baik di Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Putih mengenai rencana pembuatan kantor maya.
"Dunia maya itu nyata dan begitu juga resiko yang
datang bersamaan dengan hal itu," kata Obama. Dia diharapkan untuk
segera membentuk sebuah dinas keamanan maya atau cybersecurity.
Rencana tersebut sedang dikaji untuk menggabungkan
Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan departemen pertahanan
bersama-sama untuk menetapkan cyberstandard atau standar dunia maya yang
akan mengontrol ribuan serangan maya yang meningkat terhadap Amerika
Serikat.
Namun, Presiden Amerika Serikat juga mengatakan bahwa
pemerintahan tidak akan memaksakan standar keamanan dunia maya kepada
perusahaan swasta.
Meskipun klaim yang dibuat oleh AS menyatakan tentang
adanya serangan dunia maya pada jaringan mereka, pejabat menolak untuk
menjelaskan respon serangan seperti apa yang akan mereka lakukan mereka
terhadap dugaan ancaman ini, tetapi mereka melihat dunia maya sekarang
seperti melihat medan perang tradisional.
"Kami tidak nyaman mendiskusikan pertanyaan yang
menyinggung operasi dunia maya, tetapi kami menganggap dunia maya adalah
domain perang," kata Bryan Whitman, seorang juru bicara Pentagon,
menurut The New York Times.
"Kami harus dapat beroperasi dalam domain seperti
pada medan perang, termasuk melindungi kebebasan bergerak dan menjaga
kemampuan kami untuk bertindak di lingkungan tersebut."
Laporan yang lebih awal pada bulan April menunjukan
sebuah serangan mata-mata dunia maya terhadap daya infrastruktur AS dan
memperkenalkan beberapa kerusakan dalam sistem hingga kritis.
Sebuah laporan dari Wall Street Journal pada akhir
April juga mengutip dari beberapa pejabat pemerintahan bahwa mata-mata
dunia maya berhasil membawa pergi beberapa Terabytes data yang sensitif
yang berhubungan dengan desain dan sistem elektronik F-35 Lightning II
fighter yang mahal.
Awal bulan ini, Akademi militer West Point megadakan
sebuah simulasi mengenai perang cyber, atau peranng dunia maya.
Sekelompok Kadet menghabiskan empat hari di berjuang untuk mendirikan
sebuah jaringan komputer itu dan menjaganya agar tetap beroperasi
sementara hacker dari National Security Agency di Maryland mencoba
menerobos dengan metode yang mungkin digunakan oleh musuh. N.S.A.
menjadikan tugas kadet tersebut lebih sulit dengan menanam virus pada
beberapa peralatan, seperti yang telah dilakukan hacker pada jutaan
komputer di seluruh dunia.
Permainan cyberwar di West Point adalah salah satu
contoh kesadaran tinggi bahwa militer harus memperlakukan ancaman
serangan komputer sebagai ancaman yang serius sama seperti serangan yang
dilakukan oleh seorang pembom atau ketika memerangi pasukan. Terdapat
tidak ada unit militer di Amerika atau markas militer yang belum
diperintahkan untuk menganalisis risiko serangan dunia maya terhadap
misi mereka, dan untuk melatih cara penangkalan terhadap serangan
tersebut. Jika hacker telah berhasil, mereka dapat mengubah informasi
pada jaringan komunikasi dan melumpuhkan Internet.
Di gurun di luar Las Vegas, dalam serangkaian trailer
tidak dikenal, beberapa hacker Amerika paling canggih menghabiskan
hari-hari mereka dan memeriksa jaringan militer Amerika yang sangat
luas, berusaha menemukan kelemahannya.
Hacker-hacker ini, memiliki akses ke perangkat lunak
penyerang. Sebagian dikembangkan oleh kryptologis di NSA, badan terbesar
dari badan intelijen AS, di mana sebagian besar orang-orang berbakat
dari pemerintah bekerja memecahkan kode-kode rahasia.
Hacker-hacker ini yang memiliki nama resmi, 57th
Information Aggressor Squadron, Skuadron Penyerang Informasi ke57, dan
pangkalan nyata dipangkalan udara Nellis.
Tentara AS pada tahun terakhir membentuk Batalyon
Perang Jaringan, di mana diharapkan banyak kadets yang berharap akan
ditugaskan. Tetapi meskipun demikian, peringkatnya masih kecil.
Strategi perang dunia maya ini tidak hanya teori. Sebagian besar
kadet akan segera dikirim ke Afghanistan untuk melakukan pekerjaan
seperti itu. Menurut seorang Kadet di akademi West Point. Ketika tentara Amerika di Afganistan ingin menggiring anggota Al Qaeda kedalam jebakan AS, mereka meng-hack salah satu komputer kelompok tersebut dan mengubah informasi di dalamnya sehingga dapat membawa mereka ke jarak jangkauan militer AS.
Selain tentara AS, Angkatan laut AS juga mempunyai
tim yang menangani serangan dunia maya. Namun, menurut Jim Granger dari
Komando Pertahanan Dunia Maya Angkatan Laut,
penggunaan teknologi dunia maya di AL digunakan sebagai pertahanan dan sebagai catatan, Granger menyatakan ada aturan yang melarang penggunaan taktik penyerangan.
penggunaan teknologi dunia maya di AL digunakan sebagai pertahanan dan sebagai catatan, Granger menyatakan ada aturan yang melarang penggunaan taktik penyerangan.
Sedangkan National Research Council yang menangani
perkembangan militer dunia maya tidak menyebutkan lawan tertentu bagi
AS, namun, NRC membicarakan mengenai sejarah hubungan AS dan Rusia
selama beberapa dekade. Rusia di PBB pada akhir tahun 1990an berusaha
untuk mengangkat senjata maya dan serangan maya dalam topik pembicaraan
dan kemungkinan adanya perjanjian internasional terhadap hal tersebut.
Para menteri luar negeri Rusia pada saat itu, Igor
Ivanov, kepada Sekretaris PBB Kofi Annan dalam suratnya menyatakan
bahawa efek senjata informasi "dapat dibandingkan dengan senjata
pemusnah masal."
Rusia itu sendiri secara aktif mengembangkan senjata
cyber, menurut laporan NRC. "Ada banyak yang percaya bahwa Rusia adalah
sepenuhnya terlibat dalam, atau paling tidak mengembangkan, kemampuan
meluncurkan serangan dunia maya."
Cyberwar mungkin tidak akan mematikan seperti perang
atom, tentu saja, dan tidak begitu terlihat dramatis. Tetapi ketika Mike
McConnell, mantan direktur intelijen nasional, mengatakan pada Bush
pada bulan Mei 2007, ia berpendapat bahwa jika sebuah bank besar Amerika
telah berhasil diserang "itu akan membawa dampak yang lebih besar di
dunia ekonomi" dibandingkan serangan 11 September. Bapak
McConnell, memperingatkan bahwa "kemampuan untuk mengancam pasokan uang
US adalah sama buruknya dengan senjata nuklir." (iw/nyt/ptv/pcw)
Dec 15, 2012
WASHINGTON (Berita SuaraMedia) - Badan-badan intelijen
Amerika dituduh telah melakukan spionase pada email dari jutaan orang
Amerika dan ini sering kali di lakukan, bahkan termasuk mantan presiden
Bill Clinton.
Dalam serangkaian skandal intelijen terbaru yang menerpa Washington, rincian skema pengawasan email mulai muncul ke permukaan dengan dugaan yang dilaporkan di New York Times.
The Times memetik satu klaim dari analis NSA bahwa pesan elektronik yang yang dikirim ke dan oleh warga negara Amerika, termasuk mantan presiden, yang kini istrinya menjadi Menlu AS, merupakan di antara dari mereka yang dijadikan sasaran sweeping.
Sistem database, yang disebut Pinwale, digunakan oleh National Security Agency (NSA) untuk menangkap dan memeriksa sejumlah besar email yang melewati jaringan telekomunikasi Amerika.
NSA yang telah mengkonfirmasikan bahwa Pinwale memang ada, meskipun tidak akan berkomentar mengenai dugaan terbaru atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem tersebut beroperasi.
Ketua Komite Senat Intelijen, yang telah menyelidiki klaim pengawasan tanpa izin tersebut selama beberapa tahun, bereaksi terhadap berita tentang sistem Pinwale tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang telah terjadi.
Berita tersebut merupakan salah satu dari rangkaian panjanng tentang sejauh mana badan-badan keamanan Amerika terus melacak kehidupan orang biasa, termasuk kontroversi mengenai warrantless wiretaps, sebuah kebijakan yang diisukan terjadi pada masa pemerintahan Bush yang mana mereka mengijinkan NSA untuk memeriksa segala jaringan yang dipakai oleh warga AS, termasuk telepon, email, sms dan kegiatan internet lainnya, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Namun Senator California Dianne Feinstein, seorang Demokrat, mengatakan ia sebelumnya menginvestigasi Pinwale dan menyatakan bahwa sistem itu tidak melanggar hukum.
"Kami mengajukan pertanyaan. Kami yakin itu tidak benar," Feinstein mengatakan kepada sebuah Sidang Komite Kehakiman. "Saya telah memeriksa bab dan ayat ini. Saya tidak percaya bahwa semua konten pada bab ini termasuk dalam program tersebut."
Sikap tersebut kontras dengan empat tahun lalu, ketika Feinstein mengatakan kepada Senat mengatakan bahwa dia merasa "sangat berat hati" setelah mengetahui bahwa layanan intelijen telah bertindak dalam pelanggaran dari hukum yang telah dibantunya untuk lolos.
Pada tahun 2005 Presiden Bush telah memotong proses persetujuan yang biasa dari pengadilan untuk pemeriksaan elektronik, mendorong pejabat NSA untuk melakukan wiretaps di bawah perintahnya.
Dituduh menyalahgunakan kekuasaannya, Bush kemudian menyatakan itu adalah "tanggung jawab konstitusional", tetapi saat Kongres sangat menolak hal tersebut, kontroversi itu berakhir tahun lalu dengan kompromi bahwa tindakan itu disetujui secara efektif dan memberi kekebalan kepada perusahaan telekomunikasi AS atas peran mereka membantu NSA.
"Email paling pribadi masyarakat Amerika biasa telah dan masih sedang disadap dan kemudian disimpan dalam database rahasia NSA, mungkin tanpa alasan," ujar Kevin Bankston, seorang pengacara dengan kelompok kampanye Electronic Frontier Foundation.
Organisasi yang menuntut pemerintah atas penyadapan komunikasi ilegal, mengatakan sistem seperti Pinwale harus berhenti.
"Salah satu solusi yang kami minta dalam hal ini adalah pemusnahan komunikasi domestik dan catatan yang oleh NSA telah ditimbun secara ilegal di sistem database seperti Pinwale."
Sementara beberapa dari episode tentang pengawasan rahasia pemerintah telah terjadi di Amerika, sesungguhnya dalam memantau kegiatan para warga, AS tidak sendirian.
Sesungguhnya, kepopuleran komunikasi internet ini telah mendorong pemerintah dan badan-badan intelijen di seluruh dunia untuk fokus terhadap bidang tersebut. Minggu lalu, Cina telah dipaksa untuk menghentikan rencana untuk mewajibkan menginstal perangkat lunak pengawasan pada setiap PC dalam negeri, sementara pemerintah Iran melumpuhkan komunikasi internet dengan adanya sengketa Pemilu.
Pemerintah Inggris, sementara itu, berniat untuk membuat rangkaian database yang digunakan untuk melacak setiap panggilan telepon, email dan pesan teks di Inggris.
Awal tahun ini badan GCHQ menyangkal bahwa mereka sedang membangun sistem yang setara dengan Pinwale, setelah adanya laporan bahwa badan tersebut mengalokasikan £ 1 miliar untuk membangun sebuah sistem untuk memonitor semua penggunaan internet di Inggris.
Namun, berita dari AS ini hanya datang sebulan setelah Presiden Obama mengatakan dia akan membuat kantor baru untuk cybersecurity, atau keamanan dunia maya, erat kaitannya dengan NSA, sementara bersumpah tidak akan membahayakan privasi rakyatnya.
"Upaya kami akan cybersecurity tidak akan, saya ulangi, tidak akan termasuk pemantauan sektor pribadi atau lalu lintas jaringan Internet," katanya. "Kami akan menjaga dan melindungi privasi pribadi dan kebebasan sipil yang sangat kami hargai sebagai orang Amerika."
Fakta bahwa AS menyadap lalu lintas email tidaklah terlalu mengejutkan, sebelumnya, Israel juga melakukan aksi penyadapan yang kurang lebih serupa, bahkan mungkin lebih canggih.(iw/gd) suaramedia.com
Dalam serangkaian skandal intelijen terbaru yang menerpa Washington, rincian skema pengawasan email mulai muncul ke permukaan dengan dugaan yang dilaporkan di New York Times.
The Times memetik satu klaim dari analis NSA bahwa pesan elektronik yang yang dikirim ke dan oleh warga negara Amerika, termasuk mantan presiden, yang kini istrinya menjadi Menlu AS, merupakan di antara dari mereka yang dijadikan sasaran sweeping.
Sistem database, yang disebut Pinwale, digunakan oleh National Security Agency (NSA) untuk menangkap dan memeriksa sejumlah besar email yang melewati jaringan telekomunikasi Amerika.
NSA yang telah mengkonfirmasikan bahwa Pinwale memang ada, meskipun tidak akan berkomentar mengenai dugaan terbaru atau memberikan rincian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem tersebut beroperasi.
Ketua Komite Senat Intelijen, yang telah menyelidiki klaim pengawasan tanpa izin tersebut selama beberapa tahun, bereaksi terhadap berita tentang sistem Pinwale tersebut menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang telah terjadi.
Berita tersebut merupakan salah satu dari rangkaian panjanng tentang sejauh mana badan-badan keamanan Amerika terus melacak kehidupan orang biasa, termasuk kontroversi mengenai warrantless wiretaps, sebuah kebijakan yang diisukan terjadi pada masa pemerintahan Bush yang mana mereka mengijinkan NSA untuk memeriksa segala jaringan yang dipakai oleh warga AS, termasuk telepon, email, sms dan kegiatan internet lainnya, tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Namun Senator California Dianne Feinstein, seorang Demokrat, mengatakan ia sebelumnya menginvestigasi Pinwale dan menyatakan bahwa sistem itu tidak melanggar hukum.
"Kami mengajukan pertanyaan. Kami yakin itu tidak benar," Feinstein mengatakan kepada sebuah Sidang Komite Kehakiman. "Saya telah memeriksa bab dan ayat ini. Saya tidak percaya bahwa semua konten pada bab ini termasuk dalam program tersebut."
Sikap tersebut kontras dengan empat tahun lalu, ketika Feinstein mengatakan kepada Senat mengatakan bahwa dia merasa "sangat berat hati" setelah mengetahui bahwa layanan intelijen telah bertindak dalam pelanggaran dari hukum yang telah dibantunya untuk lolos.
Pada tahun 2005 Presiden Bush telah memotong proses persetujuan yang biasa dari pengadilan untuk pemeriksaan elektronik, mendorong pejabat NSA untuk melakukan wiretaps di bawah perintahnya.
Dituduh menyalahgunakan kekuasaannya, Bush kemudian menyatakan itu adalah "tanggung jawab konstitusional", tetapi saat Kongres sangat menolak hal tersebut, kontroversi itu berakhir tahun lalu dengan kompromi bahwa tindakan itu disetujui secara efektif dan memberi kekebalan kepada perusahaan telekomunikasi AS atas peran mereka membantu NSA.
"Email paling pribadi masyarakat Amerika biasa telah dan masih sedang disadap dan kemudian disimpan dalam database rahasia NSA, mungkin tanpa alasan," ujar Kevin Bankston, seorang pengacara dengan kelompok kampanye Electronic Frontier Foundation.
Organisasi yang menuntut pemerintah atas penyadapan komunikasi ilegal, mengatakan sistem seperti Pinwale harus berhenti.
"Salah satu solusi yang kami minta dalam hal ini adalah pemusnahan komunikasi domestik dan catatan yang oleh NSA telah ditimbun secara ilegal di sistem database seperti Pinwale."
Sementara beberapa dari episode tentang pengawasan rahasia pemerintah telah terjadi di Amerika, sesungguhnya dalam memantau kegiatan para warga, AS tidak sendirian.
Sesungguhnya, kepopuleran komunikasi internet ini telah mendorong pemerintah dan badan-badan intelijen di seluruh dunia untuk fokus terhadap bidang tersebut. Minggu lalu, Cina telah dipaksa untuk menghentikan rencana untuk mewajibkan menginstal perangkat lunak pengawasan pada setiap PC dalam negeri, sementara pemerintah Iran melumpuhkan komunikasi internet dengan adanya sengketa Pemilu.
Pemerintah Inggris, sementara itu, berniat untuk membuat rangkaian database yang digunakan untuk melacak setiap panggilan telepon, email dan pesan teks di Inggris.
Awal tahun ini badan GCHQ menyangkal bahwa mereka sedang membangun sistem yang setara dengan Pinwale, setelah adanya laporan bahwa badan tersebut mengalokasikan £ 1 miliar untuk membangun sebuah sistem untuk memonitor semua penggunaan internet di Inggris.
Namun, berita dari AS ini hanya datang sebulan setelah Presiden Obama mengatakan dia akan membuat kantor baru untuk cybersecurity, atau keamanan dunia maya, erat kaitannya dengan NSA, sementara bersumpah tidak akan membahayakan privasi rakyatnya.
"Upaya kami akan cybersecurity tidak akan, saya ulangi, tidak akan termasuk pemantauan sektor pribadi atau lalu lintas jaringan Internet," katanya. "Kami akan menjaga dan melindungi privasi pribadi dan kebebasan sipil yang sangat kami hargai sebagai orang Amerika."
Fakta bahwa AS menyadap lalu lintas email tidaklah terlalu mengejutkan, sebelumnya, Israel juga melakukan aksi penyadapan yang kurang lebih serupa, bahkan mungkin lebih canggih.(iw/gd) suaramedia.com
Nov 29, 2012
Garis-garis itu melengkung melewati Afrika dari Zanzibar di timur; Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, hingga Djibouti di utara, bahkan di Teluk Aden hingga Yaman.
Panggilan telepon itu dilakukan pada bulan Desember 2009, beberapa hari setelah ledakan yang menghantam Hotel Paradise di Mombasa dan kemudian mencoba untuk menembak ke arah langit ke sebuah jet carteran yang mengangkut wisatawan ke rumah mereka di Israel. Beberapa berasal dari telepon yang ditinggalkan yang diketahui telah milik para pembom atau keluarga mereka.
Itu terbukti kemudian bahwa dua rudal Sam7 yang ditembakkan ke pesawat itu datang dari Somalia, yang masih berisi sisa-sisa dari salah satu gudang terbesar Afrika pada Perang Dingin. Pada Agustus 1998, penyelidik telah menunjukkan kepada kontributor The Times peta serupa.
Kemudian, peta itu mungkin telah memetakan rute dari Somalia dari dalam dan keluar Tanzania dan Kenya oleh mereka yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pelaksanaan pengeboman mobil secara simultan di kedutaan besar AS di Dar es Salaam dan Nairobi, di mana 224 orang tewas.
Beberapa dari mereka yang bertanggungjawab atas insiden itu masih diyakini berada di Mogadishu. Bahkan pada saat itu, Somalia telah menjadi negara yang gagal selama hampir satu dekade, sudah menjadi surga bagi teroris, penjahat atau mereka yang hanya memiliki alasan yang baik untuk bersembunyi.
"Somalia adalah kasus klasik dari apa yang tidak boleh dilakukan. AS dan Barat telah menciptakan suatu negara tanpa hukum di mana kamp-kamp pelatihan teroris dan anti-Barat yang dilihat dapat berkembang," kata seorang diplomat Barat yang frustrasi.
Sulit untuk memikirkan sebuah negara yang lebih tidak tepat untuk diserahkan mengatur perangkatnya sendiri dibandingkan Somalia. Karena insiden Black Hawk yang terkenal pada tahun 1993, ketika 19 prajurit Amerika tewas dalam usaha yang gagal untuk menangkap panglima perang Mohamed Farrah Aidid, Barat tidak mempunyai strategi yang koheren untuk Somalia.
Sejak itu, inisiatif diplomatik setengah hati Barat, dalam kenyataannya, membuat situasi bertambah buruk. AS khususnya, tetapi dengan Inggris tidak jauh di belakang, telah memihak saingan bersejarahnya, seperti Ethiopia, atau mendukung politisi lokal yang sangat tidak populer karena mereka mengucapkan slogan pro-Barat.
Dengan demikian, Barat telah menciptakan hal itu paling ditakuti: sebuah luka bernanah di badan politik daerah. "Sungguh ironis bahwa ia telah mengambil sekelompok zaman modern bajak laut untuk menunjukkan betapa Somalia kini menjadi lahan berkembang biak teroris yang paling berbahaya di dunia," tambah diplomat itu.
Selama Perang Dingin, AS memompa pasukan ke Somalia untuk melawan dukungan Soviet untuk tetangga Ethiopia. Pada tahun 1991, panglima perang klan menggulingkan diktator Siad Barre dan berbalik menodongkan senjata ke satu sama lain. Pada tahun 1992 Presiden Bush Sr mengirim Marinir untuk membantu penderitaan orang-orang di sana, sebuah usaha yang berakhir dengan bencana Black Hawk Down, sebuah penarikan pasukan AS yang memalukan.
Pada tahun 2006 sebuah gerakan akar rumput yang disebut Uni Pengadilan Islam muncul. Khawatir bahwa Pengadilan akan menjadi Taliban baru dan Somalia menjadi Afghanistan yang lain, Washington berusaha untuk menghentikannya dengan memberikan jutaan dolar untuk senjata bagi para panglima perang, panglima perang yang sama yang telah mempermalukan Amerika pada tahun 1993 dan kemudian menyebabkan pembantaian tersebut. Rencana gagal. Pengadilan mengusir para panglima perang dari Mogadishu dan penertiban yang dipaksakan untuk pertama kalinya dalam satu generasi. Penghalang jalan kota dan senapan mesin lenyap. Orang buangan kembali, bisnis dibuka kembali dan orang-orang berani keluar di malam hari.
Pada awal tahun ini, Somalia berharap untuk sebuah awal baru. Sheikh Sharif Ahmed, seorang moderat, diangkat sebagai Presiden dengan dukungan dari PBB serta Barat dan pemerintah daerah. Pasukan Ethiopia yang menginvasi pada tahun 2006 untuk mengusir rezim Islamis, di mana Sheikh Ahmed telah menjadi tokohnya, mundur dan misi penjaga perdamaian Uni Afrika (AMISOM) berjanji untuk melindungi pemerintah yang baru.
Hari ini Pemerintah Transisi Federal mencakup 5.000 pelindung AU di bagian Mogadishu yang dikontrolnya, meskipun baru-baru ini terjadi sebuah ledakan di zona aman. Dalam serangan lainnya bulan ini puluhan mahasiswa kedokteran tewas dengan tiga menteri pemerintah dalam serangan bunuh diri. Pada akhir pekan 14 orang meninggal sementara pemerintah dan pasukan pemberontak bertukar tembakan. Setiap minggu laporan kematian yang segar dan kengerian mematri reputasi Mogadishu sebagai tempat terburuk di muka bumi. (iw/to) suaramedia.com
Dec 16, 2012
TEXAS (Berita SuaraMedia) - Pengadilan di Texas, AS, telah
menjatuhkan hukuman 65 tahun penjara kepada seorang mantan kepala
yayasan amal Muslim karena memberikan bantuan kepada kelompok pejuang
Islam Palestina, Hamas.
Shukri Abu-Baker, mantan direktur eksekutif yayasan terebut, dan Ghassan Elashi, mantan ketuanya, dua dari lima karyawan Holy Land Foundation tahun lalu didakawa telah memberikan lebih dari $ 12 juta untuk Hamas.
"Saya melakukannya karena saya peduli, sukarela, bukan atas perintah dari Hamas," Abu-Baker mengatakan kepada sebuah pengadilan Texas pada Rabu, menurut sebuah laporan dari situs Dallas Morning News.
Salah satu pendiri Holy Land Foundation, Mohamed El-Mezain, yang merupakan saudara Mousa Abu Marzook, wakil pemimpin Hamas, telah dihukum 15 tahun penjara untuk memberikan bantuan kepada kelompok tersebut.
Dua karyawan lainnya Mufid Abdulqader dan Abdulrahman Odeh sedang menunggu keputusan penjatuhan hukuman pada hari Rabu nanti.
Abu-Baker dan Elashi divonis atas gabungan dari 69 tuntutan, termasuk mendukung organisasi "teroris", pencucian uang dan penipuan pajak.
Abdulqader dan Odeh divonis untuk tiga macam konspirasi.
Holy Land Foundation, yang sebelumnya adalah yayasan amal Muslim terbesar di AS, sendiri divonis atas 32 tuntutan.
Persidangan sebelumnya berakhir pada bulan Oktober 2009 dengan satu orang tidak bersalah atas 31 tuntutan, namun para juri tidak dapat menemukan kata sepakat atas yang lainnya.
Jaksa mengatakan yayasan tersebut telah telah menyebarkan ideologi Hamas dengan mendanai sekolah, rumah sakit dan program-program kesejahteraan sosial yang dikontrol oleh kelompok tersebut di wilayah Palestina, dan memungkinkan mereka untuk mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan perang.
Pendukung Yayasan tersebut menduga bahwa pemerintah telah ikut campur tangan dan menjadikan kasus tersebut sebagai bagian dari apa yang disebut teror perang dan mengabaikan misi utama yayasan amal tersebut dalam memberikan bantuan kepada sangat miskin wilayah Palestina.
Mereka berkata tidak ada uang yang digunakan untuk membiayai kekerasan, dan kasus tersebut sebenarnya hanyalah "produk sampingan" dari apa yang disebut sentimen anti-Islam setelah serangan 11 September di tahun 2001.
Tetapi jaksa berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh yayasan tersebut mengizinkan Hamas untuk mengalihkannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan militan.
Juri telah mencapai keputusan bersalah tahun lalu, setelah delapan hari dari pembahasan dan diikuti sidang ulangan dari terhadap yayasan yang berbasis di Texas tersebut.
Itu adalah persidangan mengenai pembiayaan "terorisme" terbesar sejak serangan 9 / 11.
Dakwaan terhadap yayasan tersebut menyatakan bahwa mereka mensponsori anak yatim dan keluarga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang saudaranya telah meninggal atau dipenjara sebagai akibat dari serangan Israel.
Pejabat pemerintah telah mengrebek pusat yayasan Holy Land Foundation tersebut pada bulan Desember 2001, dan George Bush, Presiden Amerika Serikat, kemudian mengumumkan bahwa perampasan aset yayasan tersebut sebagai "langkah lain dalam memerangi terorisme".
Yayasan tersebut ditutup dan aset mereka telah dibekukan pada tahun 2001.
Sementara itu, pengacara pembela mereka mengatakan kliennya dibawa ke persidangan karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan anggota Hamas, Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas yang diasingkan di Syria, yang juga merupakan saudara Abdulqader, salah satu dari lima terdakwa.
Sebagai alasan banding, pengacara yayasan tersebut diharapkan untuk memberi kesaksian balasan terhadap kesaksian yang diberikan oleh agen pemerintah Israel yang namanya disembunyikan dengan alasan keamanan.
Berikut adalah kelima terdakwa kasus ini.
Ghassan Elashi, 55, berasal dari Richardson. Ia membantu mendirikan Holy Land Foundation, yang kemudian berubah nama menjadi The Occupied Land Fund. Yayasan tersebut dipindahkan dari California pada tahun 1992 dan pada saat yang sama, Elashi resmi menjadi warga AS.
Elashi, yang lahir di Gaza bersama saudaranya mendirikan InfoCom, sebuah perusahaan komputer di Tanah Suci. Dalam sidang Holy juri menyatakan ia bersalah atas 35 tuduhan termasuk mendukung Hamas, pencucian uang dan penipuan pajak, dan akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup.
Kemudian Shukri Abu Baker, 50, kelahiran Brazil pada tahun 1959, pindah ke wilayah Palestina sedari kecil dan tinggal di Kuwait sebelum pindah di AS pada tahun 1980. Dia menjabat sebagai CEO Holy Land. Sama seperti Elashi, ia juga dijatuhi hukuman bersalah atas 35 tuduhan termasuk mendukung Hamas, pencucian uang dan penipuan pajak. Baker dijatuhi hukuman seumur hidup.
Mufid Abdulqader, 49, dan Abdulrahman Odeh, 49, kelahiran Tepi Barat pada tahun 1959. Abdulqader, warga resmi Amerika, merupakan seorang sukarelawan Holy Land Foundation. Dia adalah seorang mantan insinyur Dallas yang mengawasi renovasi Bishop Arts District. Juri menyatakan mereka bersalah atas tiga tuduhan termasuk konspirasi dalam memenuhi dukungan material terhadap organisasi teroris internasional, konspirasi penyediaan dana, barang dan jasa, dan mengaku melakukan pencucian uang. Mereka diperkirakan akan dijatuhi hukuman 55 tahun penjara.
Mohammad El-Mezain, 55, adalah seorang imam sebelum pindah ke California untuk menjalankan Holy Land Foundation di tahun 1999. Juri menganggap ia bersalah atas penyediaan dukungan terhadap Hamas. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.(iw/ajz/dn/bbc)
Shukri Abu-Baker, mantan direktur eksekutif yayasan terebut, dan Ghassan Elashi, mantan ketuanya, dua dari lima karyawan Holy Land Foundation tahun lalu didakawa telah memberikan lebih dari $ 12 juta untuk Hamas.
"Saya melakukannya karena saya peduli, sukarela, bukan atas perintah dari Hamas," Abu-Baker mengatakan kepada sebuah pengadilan Texas pada Rabu, menurut sebuah laporan dari situs Dallas Morning News.
Salah satu pendiri Holy Land Foundation, Mohamed El-Mezain, yang merupakan saudara Mousa Abu Marzook, wakil pemimpin Hamas, telah dihukum 15 tahun penjara untuk memberikan bantuan kepada kelompok tersebut.
Dua karyawan lainnya Mufid Abdulqader dan Abdulrahman Odeh sedang menunggu keputusan penjatuhan hukuman pada hari Rabu nanti.
Abu-Baker dan Elashi divonis atas gabungan dari 69 tuntutan, termasuk mendukung organisasi "teroris", pencucian uang dan penipuan pajak.
Abdulqader dan Odeh divonis untuk tiga macam konspirasi.
Holy Land Foundation, yang sebelumnya adalah yayasan amal Muslim terbesar di AS, sendiri divonis atas 32 tuntutan.
Persidangan sebelumnya berakhir pada bulan Oktober 2009 dengan satu orang tidak bersalah atas 31 tuntutan, namun para juri tidak dapat menemukan kata sepakat atas yang lainnya.
Jaksa mengatakan yayasan tersebut telah telah menyebarkan ideologi Hamas dengan mendanai sekolah, rumah sakit dan program-program kesejahteraan sosial yang dikontrol oleh kelompok tersebut di wilayah Palestina, dan memungkinkan mereka untuk mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan perang.
Pendukung Yayasan tersebut menduga bahwa pemerintah telah ikut campur tangan dan menjadikan kasus tersebut sebagai bagian dari apa yang disebut teror perang dan mengabaikan misi utama yayasan amal tersebut dalam memberikan bantuan kepada sangat miskin wilayah Palestina.
Mereka berkata tidak ada uang yang digunakan untuk membiayai kekerasan, dan kasus tersebut sebenarnya hanyalah "produk sampingan" dari apa yang disebut sentimen anti-Islam setelah serangan 11 September di tahun 2001.
Tetapi jaksa berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh yayasan tersebut mengizinkan Hamas untuk mengalihkannya untuk mendanai kegiatan-kegiatan militan.
Juri telah mencapai keputusan bersalah tahun lalu, setelah delapan hari dari pembahasan dan diikuti sidang ulangan dari terhadap yayasan yang berbasis di Texas tersebut.
Itu adalah persidangan mengenai pembiayaan "terorisme" terbesar sejak serangan 9 / 11.
Dakwaan terhadap yayasan tersebut menyatakan bahwa mereka mensponsori anak yatim dan keluarga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang saudaranya telah meninggal atau dipenjara sebagai akibat dari serangan Israel.
Pejabat pemerintah telah mengrebek pusat yayasan Holy Land Foundation tersebut pada bulan Desember 2001, dan George Bush, Presiden Amerika Serikat, kemudian mengumumkan bahwa perampasan aset yayasan tersebut sebagai "langkah lain dalam memerangi terorisme".
Yayasan tersebut ditutup dan aset mereka telah dibekukan pada tahun 2001.
Sementara itu, pengacara pembela mereka mengatakan kliennya dibawa ke persidangan karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan anggota Hamas, Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas yang diasingkan di Syria, yang juga merupakan saudara Abdulqader, salah satu dari lima terdakwa.
Sebagai alasan banding, pengacara yayasan tersebut diharapkan untuk memberi kesaksian balasan terhadap kesaksian yang diberikan oleh agen pemerintah Israel yang namanya disembunyikan dengan alasan keamanan.
Berikut adalah kelima terdakwa kasus ini.
Ghassan Elashi, 55, berasal dari Richardson. Ia membantu mendirikan Holy Land Foundation, yang kemudian berubah nama menjadi The Occupied Land Fund. Yayasan tersebut dipindahkan dari California pada tahun 1992 dan pada saat yang sama, Elashi resmi menjadi warga AS.
Elashi, yang lahir di Gaza bersama saudaranya mendirikan InfoCom, sebuah perusahaan komputer di Tanah Suci. Dalam sidang Holy juri menyatakan ia bersalah atas 35 tuduhan termasuk mendukung Hamas, pencucian uang dan penipuan pajak, dan akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup.
Kemudian Shukri Abu Baker, 50, kelahiran Brazil pada tahun 1959, pindah ke wilayah Palestina sedari kecil dan tinggal di Kuwait sebelum pindah di AS pada tahun 1980. Dia menjabat sebagai CEO Holy Land. Sama seperti Elashi, ia juga dijatuhi hukuman bersalah atas 35 tuduhan termasuk mendukung Hamas, pencucian uang dan penipuan pajak. Baker dijatuhi hukuman seumur hidup.
Mufid Abdulqader, 49, dan Abdulrahman Odeh, 49, kelahiran Tepi Barat pada tahun 1959. Abdulqader, warga resmi Amerika, merupakan seorang sukarelawan Holy Land Foundation. Dia adalah seorang mantan insinyur Dallas yang mengawasi renovasi Bishop Arts District. Juri menyatakan mereka bersalah atas tiga tuduhan termasuk konspirasi dalam memenuhi dukungan material terhadap organisasi teroris internasional, konspirasi penyediaan dana, barang dan jasa, dan mengaku melakukan pencucian uang. Mereka diperkirakan akan dijatuhi hukuman 55 tahun penjara.
Mohammad El-Mezain, 55, adalah seorang imam sebelum pindah ke California untuk menjalankan Holy Land Foundation di tahun 1999. Juri menganggap ia bersalah atas penyediaan dukungan terhadap Hamas. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.(iw/ajz/dn/bbc)
Dec 16, 2012
NEW YORK (Berita SuaraMedia) - Empat orang pria yang
dituding berupaya meledakkan sinagog dan menembak jatuh pesawat di New
York musim semi lalu, mengikuti prot palsu yang diajukan, diarahkan dan
didanai oleh pemerintah pusat, demikian klaim para pengacara untuk
mendesak pengadilan menggugurkan kasus tersebut.
Seorang informan pemerintah memilih orang-orang yang dijadikan target, menawarkan bayaran, menyediakan peta, dan membeli senjata yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sebuah pistol, demikian kata para pengacara dalam mosi penolakan yang diajukan minggu ini di pengadilan federal.
Para pembela mengatakan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan kejahatan apapun hingga mereka direkrut oleh informan pemerintah.
"Sejak awal, pemerintah tahu benar bahwa kasus mereka adalah rekayasa, dan para terdakwa tidak pernah berusaha mendapatkan senjata atau mencari target sendiri," kata mosi tersebut.
Juru bicara pengadilan federal, Herb Hadad, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan tanggapan bulan depan.
Para pengacara sejak awal sudah mengindikasikan bahwa klien mereka dijebak.
Para terdakwa: James Cromitie, 55, Onta Williams, 32, David Williams, 28, dan Laguerre Payen, 27, yang semuanya berasal dari Newburgh, dituding telah meletakkan bom di luar dua buah sinagog Bronx bulan Mei tahun lalu. Mereka juga dituding telah berencana menembakkan peluru kendali - yang awalnya mereka kira sebagai rudal Stinger - untuk menjatuhkan pesawat-pesawat di pangkalan milik Garda Udara Nasional yang terletak 50 mil di sebelah utara kota New York.
Mereka mengklaim tidak bersalah dan menghadapi ancaman hukuman seumur hidup jika dinyatakan bersalah.
FBI terlibat dalam plot tersebut, sementara bom dan peluru kendali yang dilibatkan adalah palsu, kata para pengacara.
Mereka menambahkan, pembelaan tersebut didasarkan pada bukti yang dibeberkan pemerintah, termasuk rekaman dan pernyataan tersumpah para agen. Hal-hal itu masih belum dipublikasikan.
Dalam sebuah mosi terpisah, mereka menuntut adanya tambahan informasi mengenai rayuan yang mungkin ditawarkan sang informan kepada para terdakwa.
Mosi penolakan tersebut mengidentifikasi agen pemerintah tersebut sebagai Shaheed Hussain, seorang "informan profesional" untuk FBI. Para pembela mengklaim bahwa dia diperintahkan untuk mengunjungi masjid-masjid di pinggiran kota, mencari orang-orang yang anti-Amerika dan merekrut mereka untuk bergabung dalam plot teror palsu, yang direkayasa sebagai plot yang didanai sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan.
Untuk mengesankan diri sebagai orang dengan dana melimpah, dia diberikan uang tunai $250.000, pemerintah juga memberikan mobil BMW, sebuah Hummer, dan mobil-mobil lainnya.
Para pembela mengatakan bahwa sang informan berusaha menghasut para tertuduh dengan mengatakan bahwa Islam menganjurkan serangan terhadap non-Muslim.
Meski demikian, kata para pengacara, sang informan gagal mempengaruhi para terdakwa untuk melakukan tindakan sendiri. Berbulan-bulan dilalui dengan pertemuan. Dalam keterangan yang disampaikan Cromitie, ia mengatakan: "Saya tidak akan menyakiti siapapun" dan "mengenai pesawat.. tentu saja tidak (benar)."
Sang informan membujuk para target, membayar belanjaan para target, membelikan sepucuk pistol, bom dan peluru kendali palsu, memasang alat peledak dan menjadi sopir mereka, kata para pengacara.
"Tuduhan kejahatan tersebut hampir seluruhnya berasal dari sang agen, dan segalanya akan hilang jika tidak ada tangan pemandu sang agen," kata mosi pembelaan tersebut. (dn/ap) www.suaramedia.com
Seorang informan pemerintah memilih orang-orang yang dijadikan target, menawarkan bayaran, menyediakan peta, dan membeli senjata yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sebuah pistol, demikian kata para pengacara dalam mosi penolakan yang diajukan minggu ini di pengadilan federal.
Para pembela mengatakan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan kejahatan apapun hingga mereka direkrut oleh informan pemerintah.
"Sejak awal, pemerintah tahu benar bahwa kasus mereka adalah rekayasa, dan para terdakwa tidak pernah berusaha mendapatkan senjata atau mencari target sendiri," kata mosi tersebut.
Juru bicara pengadilan federal, Herb Hadad, mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan tanggapan bulan depan.
Para pengacara sejak awal sudah mengindikasikan bahwa klien mereka dijebak.
Para terdakwa: James Cromitie, 55, Onta Williams, 32, David Williams, 28, dan Laguerre Payen, 27, yang semuanya berasal dari Newburgh, dituding telah meletakkan bom di luar dua buah sinagog Bronx bulan Mei tahun lalu. Mereka juga dituding telah berencana menembakkan peluru kendali - yang awalnya mereka kira sebagai rudal Stinger - untuk menjatuhkan pesawat-pesawat di pangkalan milik Garda Udara Nasional yang terletak 50 mil di sebelah utara kota New York.
Mereka mengklaim tidak bersalah dan menghadapi ancaman hukuman seumur hidup jika dinyatakan bersalah.
FBI terlibat dalam plot tersebut, sementara bom dan peluru kendali yang dilibatkan adalah palsu, kata para pengacara.
Mereka menambahkan, pembelaan tersebut didasarkan pada bukti yang dibeberkan pemerintah, termasuk rekaman dan pernyataan tersumpah para agen. Hal-hal itu masih belum dipublikasikan.
Dalam sebuah mosi terpisah, mereka menuntut adanya tambahan informasi mengenai rayuan yang mungkin ditawarkan sang informan kepada para terdakwa.
Mosi penolakan tersebut mengidentifikasi agen pemerintah tersebut sebagai Shaheed Hussain, seorang "informan profesional" untuk FBI. Para pembela mengklaim bahwa dia diperintahkan untuk mengunjungi masjid-masjid di pinggiran kota, mencari orang-orang yang anti-Amerika dan merekrut mereka untuk bergabung dalam plot teror palsu, yang direkayasa sebagai plot yang didanai sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan.
Untuk mengesankan diri sebagai orang dengan dana melimpah, dia diberikan uang tunai $250.000, pemerintah juga memberikan mobil BMW, sebuah Hummer, dan mobil-mobil lainnya.
Para pembela mengatakan bahwa sang informan berusaha menghasut para tertuduh dengan mengatakan bahwa Islam menganjurkan serangan terhadap non-Muslim.
Meski demikian, kata para pengacara, sang informan gagal mempengaruhi para terdakwa untuk melakukan tindakan sendiri. Berbulan-bulan dilalui dengan pertemuan. Dalam keterangan yang disampaikan Cromitie, ia mengatakan: "Saya tidak akan menyakiti siapapun" dan "mengenai pesawat.. tentu saja tidak (benar)."
Sang informan membujuk para target, membayar belanjaan para target, membelikan sepucuk pistol, bom dan peluru kendali palsu, memasang alat peledak dan menjadi sopir mereka, kata para pengacara.
"Tuduhan kejahatan tersebut hampir seluruhnya berasal dari sang agen, dan segalanya akan hilang jika tidak ada tangan pemandu sang agen," kata mosi pembelaan tersebut. (dn/ap) www.suaramedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar